Walikota Bogor kontroversial mengatakan dia punya alasan baru untuk tidak mengizinkan gereja GKI Yasmin untuk membuka - nama jalan yang dibangun memiliki nama Islam.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Walikota Bogor Diani Budiarto - yang terus menentang keputusan dari Mahkamah Agung dan Komisi Ombudsman untuk membuka gereja - telah mengatakan kepadanya bahwa gereja tidak boleh dibangun di atas sebuah jalan dengan nama Islam.
"[Diani] berkata bahwa itu adalah kenyataan bahwa jalan ini dinamai setelah seorang ulama Islam terkemuka," kata Gamawan di Istana Wakil Presiden, Jumat.
GKI Yasmin terletak di Jalan Abdullah bin Nuh, seorang pemimpin Islam dari Cianjur di Jawa Barat.
Lokal ulama Muhammad Mustofa, yang ayahnya adalah senama jalan itu, sebelumnya telah menyatakan bahwa ia tidak memiliki keberatan ke gereja.
Mustofa, yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mempromosikan perdamaian, mengatakan perbedaan antara agama-agama bukan masalah baru dan yang serupa telah terjadi sejak masa Nabi Muhammad.
"Mekah adalah contoh pluralisme selama ini nabi. Setiap masalah memiliki solusi dan diharapkan masalah [sekitar gereja] akan segera diselesaikan, "katanya.
Gamawan juga menunjukkan pada hari Jumat bahwa dia berpihak Diani dalam perselisihan dengan gereja.
"Ini adalah realitas politik di lapangan dan dapat menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan perdamaian," kata Gamawan. "Ini tidak akan sehat dalam jangka panjang, bahkan untuk para anggota jemaat sendiri. [Diani] mengatakan kepada saya bahwa ia telah menawarkan lokasi alternatif dengan [dimensi] sama. "
Gamawan mengatakan ia akan memanggil Diani pekan depan untuk membahas solusi yang mungkin untuk konflik.
"Kita perlu untuk menengahi ... tetapi kita juga perlu untuk menjaga keamanan dan perdamaian, "kata Gamawan.
Juru bicara Gereja Bona Sigalingging mengatakan penalaran Diani adalah tidak dapat diterima mengingat bahwa sejumlah gereja dibangun di jalan-jalan dengan nama Islam dan masjid dibangun di jalan-jalan dengan nama Kristen.
Bona mengatakan gereja akan menolak untuk menerima tawaran tempat alternatif.
"Masalahnya adalah melawan hukum, terhadap putusan pengadilan dan terhadap rekomendasi Ombudsman. Ini juga pelanggaran kepastian hukum. "
Ketua Komisi Ombudsman Danang Girindrawardana kepada Jakarta Globe pada hari Jumat bahwa masalah nama jalan adalah "dibuat-buat alasan."
Dia mengatakan rekomendasi Ombudsman itu mengikat secara hukum, dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan Menteri Dalam Negeri memiliki kekuatan untuk menegakkan sanksi.
Dia mengatakan dia berharap Departemen Dalam Negeri akan menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi serius.
Diani didukung oleh koalisi partai politik yang meliputi Partai Golkar, Pargristai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Versi bhs Inggrisnya :
Bogor's controversial mayor says he has a new reason not to allow the GKI Yasmin church to open — the name of the street on which it is built has an Islamic name.
Home Affairs Minister Gamawan Fauzi said Bogor Mayor Diani Budiarto — who continues to defy rulings from the Supreme Court and Ombudsman Commission to open the church — had told him that a church should not be built on a street with an Islamic name.
"[Diani] said that it is a fact that the street is named after a noted Islamic Ulama," Gamawan said at the Vice Presidential Palace on Friday.
GKI Yasmin is located on Jalan Abdullah bin Nuh, an Islamic leader from Cianjur in West Java.
Local cleric Muhammad Mustofa, whose father is the street's namesake, has previously stated that he has no objection to the church.
Mustofa, who said that Islam was a religion that promoted peace, said differences between religions were not new and similar problems had occurred since the time of Prophet Mohammad.
"Mecca is an example of pluralism during the prophet's time. Every problem has its solution and hopefully the problem [surrounding the church] will be settled immediately," he said.
Gamawan also indicated on Friday that he was siding with Diani in the dispute with the church.
"This is the political reality in the field and it could cause disturbances to security and peace," Gamawan said. "It would not be healthy in the long run, even for the congregation members themselves. [Diani] told me that he has offered an alternative location with the same [dimensions]."
Gamawan said he would summon Diani next week to discuss possible solutions to the conflict.
"We need to mediate ... but we also need to maintain security and peace," Gamawan said.
Church spokesman Bona Sigalingging said Diani's reasoning was unacceptable given that a number of churches were built on streets with Islamic names and mosques were built on streets with Christian names.
Bona said the church would refuse to accept any offer of alternative premises.
"The problem is it against the law, against the court ruling and against the recommendation of Ombudsman. It also breaches legal certainty."
Ombudsman Commission chairman Danang Girindrawardana told the Jakarta Globe on Friday that the street name issue was a "made-up excuse."
He said the Ombudsman's recommendation was legally binding, with the Regional Representative Council (DPRD) and Home Affairs minister having the power to enforce sanctions.
He said he hoped the Home Affairs Ministry would uphold the law and impose serious sanctions.
Diani is supported by a coalition of political parties that includes the Golkar Party, Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and Prosperous Justice Party (PKS).
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Walikota Bogor Diani Budiarto - yang terus menentang keputusan dari Mahkamah Agung dan Komisi Ombudsman untuk membuka gereja - telah mengatakan kepadanya bahwa gereja tidak boleh dibangun di atas sebuah jalan dengan nama Islam.
"[Diani] berkata bahwa itu adalah kenyataan bahwa jalan ini dinamai setelah seorang ulama Islam terkemuka," kata Gamawan di Istana Wakil Presiden, Jumat.
GKI Yasmin terletak di Jalan Abdullah bin Nuh, seorang pemimpin Islam dari Cianjur di Jawa Barat.
Lokal ulama Muhammad Mustofa, yang ayahnya adalah senama jalan itu, sebelumnya telah menyatakan bahwa ia tidak memiliki keberatan ke gereja.
Mustofa, yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mempromosikan perdamaian, mengatakan perbedaan antara agama-agama bukan masalah baru dan yang serupa telah terjadi sejak masa Nabi Muhammad.
"Mekah adalah contoh pluralisme selama ini nabi. Setiap masalah memiliki solusi dan diharapkan masalah [sekitar gereja] akan segera diselesaikan, "katanya.
Gamawan juga menunjukkan pada hari Jumat bahwa dia berpihak Diani dalam perselisihan dengan gereja.
"Ini adalah realitas politik di lapangan dan dapat menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan perdamaian," kata Gamawan. "Ini tidak akan sehat dalam jangka panjang, bahkan untuk para anggota jemaat sendiri. [Diani] mengatakan kepada saya bahwa ia telah menawarkan lokasi alternatif dengan [dimensi] sama. "
Gamawan mengatakan ia akan memanggil Diani pekan depan untuk membahas solusi yang mungkin untuk konflik.
"Kita perlu untuk menengahi ... tetapi kita juga perlu untuk menjaga keamanan dan perdamaian, "kata Gamawan.
Juru bicara Gereja Bona Sigalingging mengatakan penalaran Diani adalah tidak dapat diterima mengingat bahwa sejumlah gereja dibangun di jalan-jalan dengan nama Islam dan masjid dibangun di jalan-jalan dengan nama Kristen.
Bona mengatakan gereja akan menolak untuk menerima tawaran tempat alternatif.
"Masalahnya adalah melawan hukum, terhadap putusan pengadilan dan terhadap rekomendasi Ombudsman. Ini juga pelanggaran kepastian hukum. "
Ketua Komisi Ombudsman Danang Girindrawardana kepada Jakarta Globe pada hari Jumat bahwa masalah nama jalan adalah "dibuat-buat alasan."
Dia mengatakan rekomendasi Ombudsman itu mengikat secara hukum, dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan Menteri Dalam Negeri memiliki kekuatan untuk menegakkan sanksi.
Dia mengatakan dia berharap Departemen Dalam Negeri akan menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi serius.
Diani didukung oleh koalisi partai politik yang meliputi Partai Golkar, Pargristai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Versi bhs Inggrisnya :
Bogor's controversial mayor says he has a new reason not to allow the GKI Yasmin church to open — the name of the street on which it is built has an Islamic name.
Home Affairs Minister Gamawan Fauzi said Bogor Mayor Diani Budiarto — who continues to defy rulings from the Supreme Court and Ombudsman Commission to open the church — had told him that a church should not be built on a street with an Islamic name.
"[Diani] said that it is a fact that the street is named after a noted Islamic Ulama," Gamawan said at the Vice Presidential Palace on Friday.
GKI Yasmin is located on Jalan Abdullah bin Nuh, an Islamic leader from Cianjur in West Java.
Local cleric Muhammad Mustofa, whose father is the street's namesake, has previously stated that he has no objection to the church.
Mustofa, who said that Islam was a religion that promoted peace, said differences between religions were not new and similar problems had occurred since the time of Prophet Mohammad.
"Mecca is an example of pluralism during the prophet's time. Every problem has its solution and hopefully the problem [surrounding the church] will be settled immediately," he said.
Gamawan also indicated on Friday that he was siding with Diani in the dispute with the church.
"This is the political reality in the field and it could cause disturbances to security and peace," Gamawan said. "It would not be healthy in the long run, even for the congregation members themselves. [Diani] told me that he has offered an alternative location with the same [dimensions]."
Gamawan said he would summon Diani next week to discuss possible solutions to the conflict.
"We need to mediate ... but we also need to maintain security and peace," Gamawan said.
Church spokesman Bona Sigalingging said Diani's reasoning was unacceptable given that a number of churches were built on streets with Islamic names and mosques were built on streets with Christian names.
Bona said the church would refuse to accept any offer of alternative premises.
"The problem is it against the law, against the court ruling and against the recommendation of Ombudsman. It also breaches legal certainty."
Ombudsman Commission chairman Danang Girindrawardana told the Jakarta Globe on Friday that the street name issue was a "made-up excuse."
He said the Ombudsman's recommendation was legally binding, with the Regional Representative Council (DPRD) and Home Affairs minister having the power to enforce sanctions.
He said he hoped the Home Affairs Ministry would uphold the law and impose serious sanctions.
Diani is supported by a coalition of political parties that includes the Golkar Party, Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and Prosperous Justice Party (PKS).
