Duta Komodo Jusuf Kalla (JK) memberi jawaban atas kontroversi Pulau Komodo dalam kompetisi New7Wonders. JK menjelaskan perihal tudingan miring mengenai yayasan New7Wonders, termasuk keberadaan kantor New7Wonders di Swiss yang dikabarkan tidak jelas alamatnya.
"Swiss itu kan tidak seperti di kampung, bahwa kalau cari alamat harus ke RT atau RW, sekarang sudah digital," kata JK dalam wawancara kepada wartawan di PT Astra Toyota, Jakarta, Rabu (2/11/2011).
Adalah Dubes RI di Swiss, Djoko Susilo yang membeberkan kejanggalan New7Wonders. Djoko menuding New7Wonders organisasi yang tidak jelas.
Berikut petikan lengkap wawancara JK menjawab berbagai macam tudingan miring:
Pak bagaimana tentang pernyataan Dubes mengenai kantornya yayasan New7wonders yang tidak jelas?
Swiss itu kan tidak seperti di kampung, bahwa kalau cari alamat harus ke RT RW, sekarang sudah digital, kita kan cukup buka website, itu kan sudah jelas. Masalah kantor tidak perlu lagi besar-besar amat, hanya kita di Indonesia yang masih suka sama kantor besar.
Kedua, mereka itu kan mengurus masalah dunia, jadi mereka itu akan selalu keliling dunia, maka dari itu kantornya tidak besar. Karena itu tadi, sekarang dunia sudah berubah, sudah masuk dunia digital, sementara Pak Dubes mengecek kantor New7wonders seperti cari RT/RW. Dia kan tidak pernah telepon, SMS, email, faks untuk ajak ketemu pasti akan bisa itu, bukan seperti mencari alamat di RT/RW.
Lalu bagaimana bapak sendiri melihat keabsahan lembaga New7Wonders sebagai pelaksana kegiatan 7 wonders?
Ini kan 7 wonders yang kedua, sebelumnya diadakan juga 7 wonders by man made dan saat itu ada 100 juta orang yang terlibat. Pada saat pengumuman 7 wonders itu tentu kita bisa melihat sendiri bagaimana perayaannya di Lisabon. Semua mata dunia tertuju pada itu. Dan dari kesemuanya negara yang masuk 7 wonders man made itu jumlah wisatawannya meningkat sampai 3-4 kali lipat.
Tapi sewaktu bapak dipilih menjadi Duta Komodo, apakah bapak sudah mengecek keabsahan dari lembaga tersebut ?
Saya sudah cek diinternet dan lihat beberapa berita di internet bagaimana keterlibatan presiden negara yang menjadi finalis 7wonders nature ini mengkampanyekan negaranya. Mulai dari Aquino even Obama. Hanya kita saja yang beberapa pejabatnya justru menantang itu. Sebenarnya mereka hanya jealous ajah, sirik ajah tuh dia. Sekali lagi dunia ini kan sudah era digital, jadi jangan Dubes itu bilang bahwa sudah tanya di sekitar situ tidak ada orang yang tahu itu, itu kan gaya cari alamat di RT/RW, buka donk websitenya.
Kalau dukungan Komodo itu bagaimana pak?
Sudah banyak, sudah jutaan yang kirim SMS setiap hari.
Tapi ada yang menganggap bahwa memberi dukungan lewat SMS itu adalah sarana komersialisasi?
Sebenarnya ada 2 cara yakni klik lewat internet dan kirim SMS, tinggal mau pilih salah satu atau pilih dua-duanya. Kayak Indonesia idol kan juga begitu. Tapi jangan lupa bahwa sebelum dipilih lewat voting, sebelumnya diseleksi dulu oleh tim ahli, mulai dari 400 turun menjadi 77 kemudian turun menjadi 28. Pada saat 28 inilah masyarakat diminta berpartisipasi untuk memilih yang paling ajaib di antara yang ter-ajaib. Dan yang mengetuai tim seleksi itu bekas Direktur UNESCO Profesor Mayer, tahun 2007 kan juga begitu sewaktu memilih 7 wonder man made.
Bagaimana tanggapan bapak mengenai pemerintah yang menarik diri dari kepesertaan karena merasa dikerjai oleh Yayasan New7wonders?
Ah itu tidak benar, saya teltpon tadi Todung Mulya Lubis. Dia bilang pemerintah RI (Kemenbudpar) tidak pernah menggugat yayasan New7Wonders. Jadi ada sedikit pemahaman yang harus diluruskan antara menjadi Host dan menjadi peserta. Sebagaimana halnya olimpiade itu kan ada semacam tuan rumah dan sebagainya. Nah waktu itu yayasan New7Wonders menawarkan kepada negara yang ingin jadi tuan rumah dengan license fee sebesar US$ 7 juta dollar. Indonesia malah berani tawar sampai 10 juta dollar. Maka otomatis Indonesia dapat. Itu bulan Oktober 2010, tapi kemudian Indonesia mundur. Itu kan menyulitkan dan mengacaukan perencanaan panitia, padahal sudah disampaikan 6 bulan sebelumnya mengenai fee untuk menjadi host itu.
Jadi sebenarnya kalau yayasan 7 wonders mau tuntut Kemenbudpar bisa saja, karena dia memang salah. Jadi ini pejabat Kemenbudpar janganlah lagi diusik rasa bersatunya rakyat ini. Kita jarang mendapat moment di mana kita bersatu untuk kejayaan dan kebanggaan bangsa.
"Swiss itu kan tidak seperti di kampung, bahwa kalau cari alamat harus ke RT atau RW, sekarang sudah digital," kata JK dalam wawancara kepada wartawan di PT Astra Toyota, Jakarta, Rabu (2/11/2011).
Adalah Dubes RI di Swiss, Djoko Susilo yang membeberkan kejanggalan New7Wonders. Djoko menuding New7Wonders organisasi yang tidak jelas.
Berikut petikan lengkap wawancara JK menjawab berbagai macam tudingan miring:
Pak bagaimana tentang pernyataan Dubes mengenai kantornya yayasan New7wonders yang tidak jelas?
Swiss itu kan tidak seperti di kampung, bahwa kalau cari alamat harus ke RT RW, sekarang sudah digital, kita kan cukup buka website, itu kan sudah jelas. Masalah kantor tidak perlu lagi besar-besar amat, hanya kita di Indonesia yang masih suka sama kantor besar.
Kedua, mereka itu kan mengurus masalah dunia, jadi mereka itu akan selalu keliling dunia, maka dari itu kantornya tidak besar. Karena itu tadi, sekarang dunia sudah berubah, sudah masuk dunia digital, sementara Pak Dubes mengecek kantor New7wonders seperti cari RT/RW. Dia kan tidak pernah telepon, SMS, email, faks untuk ajak ketemu pasti akan bisa itu, bukan seperti mencari alamat di RT/RW.
Lalu bagaimana bapak sendiri melihat keabsahan lembaga New7Wonders sebagai pelaksana kegiatan 7 wonders?
Ini kan 7 wonders yang kedua, sebelumnya diadakan juga 7 wonders by man made dan saat itu ada 100 juta orang yang terlibat. Pada saat pengumuman 7 wonders itu tentu kita bisa melihat sendiri bagaimana perayaannya di Lisabon. Semua mata dunia tertuju pada itu. Dan dari kesemuanya negara yang masuk 7 wonders man made itu jumlah wisatawannya meningkat sampai 3-4 kali lipat.
Tapi sewaktu bapak dipilih menjadi Duta Komodo, apakah bapak sudah mengecek keabsahan dari lembaga tersebut ?
Saya sudah cek diinternet dan lihat beberapa berita di internet bagaimana keterlibatan presiden negara yang menjadi finalis 7wonders nature ini mengkampanyekan negaranya. Mulai dari Aquino even Obama. Hanya kita saja yang beberapa pejabatnya justru menantang itu. Sebenarnya mereka hanya jealous ajah, sirik ajah tuh dia. Sekali lagi dunia ini kan sudah era digital, jadi jangan Dubes itu bilang bahwa sudah tanya di sekitar situ tidak ada orang yang tahu itu, itu kan gaya cari alamat di RT/RW, buka donk websitenya.
Kalau dukungan Komodo itu bagaimana pak?
Sudah banyak, sudah jutaan yang kirim SMS setiap hari.
Tapi ada yang menganggap bahwa memberi dukungan lewat SMS itu adalah sarana komersialisasi?
Sebenarnya ada 2 cara yakni klik lewat internet dan kirim SMS, tinggal mau pilih salah satu atau pilih dua-duanya. Kayak Indonesia idol kan juga begitu. Tapi jangan lupa bahwa sebelum dipilih lewat voting, sebelumnya diseleksi dulu oleh tim ahli, mulai dari 400 turun menjadi 77 kemudian turun menjadi 28. Pada saat 28 inilah masyarakat diminta berpartisipasi untuk memilih yang paling ajaib di antara yang ter-ajaib. Dan yang mengetuai tim seleksi itu bekas Direktur UNESCO Profesor Mayer, tahun 2007 kan juga begitu sewaktu memilih 7 wonder man made.
Bagaimana tanggapan bapak mengenai pemerintah yang menarik diri dari kepesertaan karena merasa dikerjai oleh Yayasan New7wonders?
Ah itu tidak benar, saya teltpon tadi Todung Mulya Lubis. Dia bilang pemerintah RI (Kemenbudpar) tidak pernah menggugat yayasan New7Wonders. Jadi ada sedikit pemahaman yang harus diluruskan antara menjadi Host dan menjadi peserta. Sebagaimana halnya olimpiade itu kan ada semacam tuan rumah dan sebagainya. Nah waktu itu yayasan New7Wonders menawarkan kepada negara yang ingin jadi tuan rumah dengan license fee sebesar US$ 7 juta dollar. Indonesia malah berani tawar sampai 10 juta dollar. Maka otomatis Indonesia dapat. Itu bulan Oktober 2010, tapi kemudian Indonesia mundur. Itu kan menyulitkan dan mengacaukan perencanaan panitia, padahal sudah disampaikan 6 bulan sebelumnya mengenai fee untuk menjadi host itu.
Jadi sebenarnya kalau yayasan 7 wonders mau tuntut Kemenbudpar bisa saja, karena dia memang salah. Jadi ini pejabat Kemenbudpar janganlah lagi diusik rasa bersatunya rakyat ini. Kita jarang mendapat moment di mana kita bersatu untuk kejayaan dan kebanggaan bangsa.
